Penyelesaian Sengketa oleh WTO atas Sengketa Sawit Indonesia - Uni Eropa (Tinjauan Putusan DS593)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) dalam perkara DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa, serta mengkaji penerapan prinsip pacta sunt servanda sebagai landasan normatif dalam menilai kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan multilateral. Sengketa ini timbul dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation Uni Eropa yang mengklasifikasikan crude palm oil (CPO) sebagai komoditas berisiko tinggi indirect land-use change (ILUC), yang dinilai Indonesia bersifat diskriminatif dan membatasi akses pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dan preskriptif berdasarkan perjanjian WTO, Dispute Settlement Understanding (DSU), GATT 1994, dan laporan Panel DS593. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO berfungsi tidak hanya sebagai forum adjudikasi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kewajiban hukum internasional berbasis aturan. Meskipun Panel tidak secara eksplisit merujuk pada prinsip pacta sunt servanda, pertimbangan hukumnya menegaskan kewajiban negara anggota untuk melaksanakan komitmen perdagangan internasional dengan itikad baik. Dengan demikian, DS593 memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara otonomi regulasi lingkungan dan kepatuhan terhadap komitmen multilateral, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan kredibilitas sistem perdagangan internasional.