(untitled) (Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 2026)
Peningkatan percepatan pengurangan stunting telah menjadi prioritas pembangunan nasional karena dampaknya yang jangka panjang terhadap kualitas modal manusia dan produktivitas. Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan di tingkat lokal, ketidakmerataan kinerja program antar wilayah tetap terlihat, termasuk di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pengurangan stunting di Kecamatan Karangnunggal menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di lima desa yang dipilih secara purposif, mewakili variasi karakteristik geografis dan distribusi kasus stunting. Data dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan menghubungkan temuan empiris ke kerangka teoritis implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dilakukan secara hierarkis dan konsisten; pelaksana menunjukkan sikap mendukung; dan struktur birokrasi secara formal dibentuk melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Namun, perbedaan intensitas implementasi antar desa tetap terjadi. Perbedaan ini lebih konsisten dijelaskan oleh kecukupan dan distribusi sumber daya dalam menanggapi kondisi geografis dan penyebaran populasi sasaran. Ketersediaan administratif sumber daya tidak selalu mencerminkan kecukupan operasional di lapangan. Studi ini menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang sensitif terhadap konteks untuk memperkuat implementasi kebijakan di daerah pedesaan yang heterogen secara geografis.